Informasi Ambalat Terkini

Update Informasi Ambalat terkini. Senin-29 Juni 2009
YOGYAKARTA – Pemerintah Malaysia menawarkan solusi damai kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di Blok Ambalat. Keinginan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi saat menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Yogyakarta Minggu (28/6).

Menhan Malaysia mengatakan, Indonesia adalah saudara yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Malaysia. Kedekatan itu, menurut dia, akan mempermudah penyelesaian berbagai masalah yang terjadi antara kedua negara. Dia mengilustrasikan, apa pun perseteruan yang terjadi,kedua negara memiliki kultur dan sejarah yang sama. “Darah lebih pekat daripada air"

Jika kita memiliki hubungan darah yang erat,apa pun masalahnya akan selesai,” tandas Ahmad Zahid. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini,Ahmad Zahid rencananya akan kembali menemui Menhan Indonesia Juwono Sudarsono hari ini. Dalam pertemuan dengan Juwono itu, Ahmad Zahid mengatakan salah satunya membicarakan soal pertahanan kedua pihak di kawasan Ambalat.

Dia berharap,dalam pembicaraan ini ada kesepahaman di bidang pertahanan masing-masing guna meredam situasi yang makin hari makin panas.“Saya akan berbicara dengan Menhan RI di Jakarta, Senin (29/6).
Sumber : SEPUTARINDONESIA.COM

Selasa 9 Juni 2009
Pontianak - Konsul Malaysia di Pontianak, Zairi M Basri, mengatakan kapal militer Malaysia tidak sengaja masuk ke kawasan perairan Ambalat, Kalimantan Timur, sehingga memicu persoalan tapal batas antara Malaysia dan Indonesia.

“Saya yakin kapal militer Malaysia tidak menyadari mereka telah masuk perairan Ambalat,” kata Zairi M Basri, saat memberikan keterangan pers, di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian mengenai tapal batas di perairan Ambalat diselesaikan secara damai oleh pemimpin kedua negara.

“Menteri pertahanan kami juga berharap penjagaan tapal batas di perairan Ambalat untuk sementara di kosongkan agar tidak memicu pertikaian,” katanya.

Zairi M Basri mengatakan khawatir akan ada pertikaian jika penjagaan militer di Ambalat ditingkatkan oleh pihak RI maupun Malaysia.

Ia menambahkan, Indonesia dan Malaysia masih berada dalam satu kawasan sehingga unsur persaudaraan tetap kental.

Selain Ambalat, permasalahan seputar batas kedua negara di lokasi lain juga masih dalam tahap negosiasi.

Sebelumnya, Komandan Korem 121/Alambhana Wanawai, Kolonel (Inf) Nukman Kosadi mengingatkan seluruh komponen untuk waspada terkait sikap Malaysia yang mencoba memprovokasi Indonesia di perairan Ambalat.

“Kita tetap waspada, dan hati-hati. Karena terkadang dia (Malaysia) mengkondisikan seperti itu,” katanya.

Ia mencontohkan sengketa Pulau Sipadan - Ligitan yang akhirnya dikuasai oleh Malaysia.

Awal pekan lalu, kapal perang TNI AL KRI Untung Surapati-872 mengusir kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Yu-3508 yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat.

Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin-366 juga mengusir KD Baung-3509 dan heli Malaysian Maritime Enforcement Agency serta pesawat Beechraft yang juga mencoba memasuki wilayah Blok Ambalat.

Berdasarkan data TNI AL, pelanggaran wilayah oleh unsur laut dan udara TLDM maupun Police Marine Malaysia di Perairan Kalimantan Timur, khususnya di Perairan Ambalat dan sekitarnya, periode Januari sampai April 2009, tercatat sembilan kali.(Sumber : Antara)

Kamis 4 Juni 2009

JAKARTA - Sorotan terhadap kekuatan pertahanan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi para calon presiden dan calon wakil presiden mendatang.

Sejumlah persoalan yang mencuat belakangan ini, seperti provokasi kapal perang Malaysia di perairan Ambalat, jatuhnya sejumlah pesawat militer akibat kecelakaan, dan sorotan tajam terhadap anggaran pertahanan bukan saja menuntut pemikiran serius dari mereka, tetapi juga solusi konkret.

Menanggapi persoalan tersebut, calon wakil presiden Prabowo Subianto, Kamis (4/6) di Bandung, menegaskan, pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk persenjataan militer untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan keharusan, terutama untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia sekaligus memberikan efek penggentar (deterrent effect) bagi negara lain yang mau mencoba mengganggu Indonesia.

Menurut Prabowo, yang juga mantan Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Kopassus, negara asing menganggap remeh kekuatan pertahanan Indonesia lantaran mereka tahu kemampuan alokasi anggaran pertahanan kita yang lemah.

”Seperti kasus Ambalat, negara tetangga kita (Malaysia) itu, menurut saya, tahu kekurangan kita dan berani coba-coba. Tujuannya, menurut saya, untuk mempermalukan. Untuk menghadapi masalah ini, kita harus bersatu dan jangan malah memobilisasi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak bisa tidak, upaya membangun kekuatan pertahanan harus terlebih dahulu dilakukan dengan memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan kemampuan ekonomi yang semakin kuat, negara bisa berinvestasi di berbagai sektor dengan baik, termasuk soal pertahanan dan keamanan.

”Sekarang kan mereka berani hitung-hitung. Berapa gaji prajurit kita. Berapa senjata kita punya. Ada pesawat, jatuh pula kemarin,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Prabowo, penguatan ekonomi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan kekayaan negara yang hilang selama ini.

”Saya punya data per tahun rata-rata kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama ini. Akibatnya, tidak ada cukup uang untuk membiayai berbagai sektor, termasuk pertahanan,” katanya.

Penuhi kekuatan dasar

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah bersikap lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan Malaysia. Selaku presiden, ia telah memerintahkan jajaran TNI Angkatan Laut dan Udara untuk bersikap tegas.
”Tidak boleh satu jengkal pun tanah air kita yang boleh diambil pihak asing,” katanya dalam acara dialog di televisi antv, Kamis.

Yudhoyono menyebutkan, dalam pertemuannya dengan PM Najib Tun Razak beberapa waktu lalu, ia telah mengatakan bahwa Indonesia menginginkan persoalan Ambalat diselesaikan melalui perundingan.

Terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, garis kebijakan pasangan SBY-Boediono, menurut Sardan Marbun dari Tim Romeo, adalah membangun konsep pertahanan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam keterbatasan anggaran, yang diutamakan ke depan adalah memenuhi kekuatan dasar minimal TNI.

”Ke depan, prioritas pembangunan pertahanan dan keamanan akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. Saat ini, pertahanan di urutan prioritas ketiga setelah pendidikan dan infrastruktur. Kita tidak bisa memaksakan karena anggarannya terbatas,” ujar purnawirawan TNI bintang dua ini.

Telah digariskan bahwa penggunaan anggarannya diutamakan untuk tiga pokok saja, yaitu pemeliharaan, pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan anggota TNI.

Perbaikan alutsista

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye JK-Win Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi menilai, perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sistem pertahanan Indonesia jangan ditunda lagi. Langkah ini merupakan salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan bangsa ini jika harga diri bangsa tetap ingin dihargai.

”Kondisi alutsista kita memang menyedihkan, sangat tertinggal, baik tahun produksi maupun kemampuan. Tidak heran kalau alutsista kita memang menjadi bahan tertawaan. Bahkan, para penyelundup bisa,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Namun, terkait dengan kasus Ambalat, Fachrul Razi menilai, Indonesia memang tetap harus menjaga keamanan dan hubungan bilateral yang baik. Dalam konteks hubungan yang baik itulah seharusnya dijaga jangan sampai saling mengganggu. ”Biar bagaimanapun, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga dekat. Jadi tidak perlu mengeluarkan energi terlalu besar untuk membangun permusuhan, tetapi bangun kedekatan dan hubungan yang baik,” ujarnya.

Sumber : KOMPAS

Rabu 3 Juni 2009
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (3/6) kemarin, secara khusus mengadakan rapat kabinet terbatas tentang Ambalat di Kantor Presiden. Presiden menegaskan, kebijakan dasar penyelesaian blok Ambalat melalui jalur diplomasi. Perundingan penyelesaian garis batas wilayah ke-24 itu akan dilakukan di Malaysia, Juli 2009.

”Kehadiran unsur di laut (naval presence) dalam rangka pengawasan perairan serta penegakan kedaulatan. Intinya adalah efective control terhadap perairan tersebut,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS kepada pers.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan, TNI berpedoman pada perintah Presiden untuk menyelesaikan kasus perairan Ambalat melalui jalur diplomasi. Karena itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso telah memerintahkan prajurit TNI untuk tidak terprovokasi dengan segala manuver pihak lain.

"Apa yang dilakukan TNI di perairan Ambalat adalah optimalisasi pelaksanaan patroli di sepanjang perbatasan yang menurut peta masih merupakan wilayah Indonesia," ujarnya. Sagom tidak mau menjelaskan berapa kekuatan yang disiagakan di Ambalat.

Kapal Malaysia Kembali Masuk Wilayah RI

Komandan Gugus Tempur Wilayah Indonesia Timur Laksamana Pertama RM Harahap Rabu (3/6) kemarin di Tarakan, Kaltim, melaporkan, kapal perang Malaysia kembali memasuki wilayah perairan Indonesia di Ambalat. Kapal itu masuk hingga jarak 1 mil dari wilayah perbatasan sekitar pukul 07.00 Wita. Dua kapal perang RI, yakni Suluh Pari dan Hasanuddin coba menghalau kapal Malaysia itu supaya kembali ke wilayahnya.

Harahap singgah di Tarakan dalam rangka mengecek keadaan pasukannya yang bertugas di wilayah perbatasan. Ia memastikan wilayah Ambalat masih dalam kondisi damai.

”Semuanya biasa saja. Kesalahan mereka (kapal Malaysia) adalah masuk jauh ke tempat kita seperti pukul 07.00 tadi sejauh 1 mil. Tugas kami sebagai TNI AL menggiring mereka kembali ke Malaysia,” kata Harahap.

Sumber : KOMPAS



Kamis 28 Mei 2009
Sejak kemarin hingga saat ini intensitas patroli oleh kedua negara sudah mulai menurun. KRI yang ditempatkan di blok Ambalat untuk mengamankan blok Ambalat serta pembangunan rambu suar di Karang Unarang yang sebelumnya mencapai 6 - 7 KRI hari ini hanya menggunakan 5 KRI saja.

Siang ini sudah masuk di pangkalan TNI di Tarakan, Kalimantan Timur dua KRI yakni KS Tubun dan KRI Singa. Sehingga jumlah kapal KRI yang berpatroli di blok Ambalat di laut Sulawesi saat ini hanya 5 KRI saja. Namun fokus mereka tetap pada pengamanan pembangunan rambu suar di Karang Unarang.

Sementara dalam perkembangan yang sama, hasil pantuan dari pos TNI Angkatan Laut di Sepacang, Pulau Sebatik, sejak kemarin lalu lintas tentara laut di Raja Malaysia, police marine dan speed custom juga sudah mulai mereda. Jika sebelumnya intensitas mereka berpatroli sebanyak 5 kali, untuk hari ini mereka terlihat 3 kali.

Sementara untuk penjagaan oleh Marinir TNI Angkatan Laut yang beradai pos Sepacang, Sebatik dimana di lokasi ini setengah wilayah ini adalah NKRI sedangkan setengah lagi adalah wilayah Malaysia Timur masih dilakukan. Untuk mendandai wilayah yang menjadi bagian dari NKRI dilakukan dengan menancapkan bendera merah putih di pantai.

Sebatik adalah wilayah Indonesia yang memiliki penghuni sebanyak 27 ribu orang. dan berbatasan langsung dengan kota Tawao, di Pulau Kalimantan. Namun hanya dipisahkan oleh sebuah selat yang berjarak sekitar 4 mill.

Karena dekatnya jarak kecamatan Sebatik dengan Tawao, Malaysia maka sebagian aktifitas perekonomian warga sangat bergantung pada kota Tawao, Malaysia Timur dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun daerah perbatasan yang rawan, apalagi dengan mencuatnya sengketa di blok Ambalat di laut Sulawesi namun penjagaan di pos pulau Sebatik ini sangat minimal.

Hanya ada 3 pos TNI AL saja yang berada di pulau ini, yakni Seipacang 11 personil, Seinyamuk dan Seitaiwan 6 orang. Padahal tugas pos-pos AL di perbatasan adalah melaksanakan pengamanan edentifikasi terhadap segala bentuk kegiatan di perairan Sebatik antara perairan Indonesia dengan Malaysia. Melaksanakan pemeriksaan terhadap lalu lintas batas yang masuk dan keluar wilayan perairan Indonesia.

Serta melaksanakan operasi keamanan laut melalui kegiatan penegakan hukum. Dengan tugas seberat itu, tugas pos AL di wilayah perbatasan sangat sederhana perlengkapannya. Karena hanya dilengkapi dengan teropong dan alat komunikasi sederhana. Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas terhadap pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan menyusul munculnya berbagai kasus sengketa dengan negara tetangga.

Share :